Rapat Evaluasi, Kades Bulumpare’e: Perangkat Desa Malas Berkantor Akan Disanksi

Rapat Evaluasi, Kades Bulumpare’e: Perangkat Desa Malas Berkantor Akan Disanksi

235
BERBAGI
Kades Bulimpare'e, H. Abdul Muin (kiri, batik coklat) saat memimpin Rapat Evaluasi Desa Bulumpare'e, Jumat 8 September 2017. (dok/pantaudesa.com)

PANTAUDESA.COM, AWANGPONE—Mengatasi masalah Perangkat Desa Bulumpare’e Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang malas berkantor, Operator Desa Bulumpare’e, Sudasman menyarankan agar dibuatkan aturan tertulis dan jadwal piket setiap hari kantor.

Hal tersebut disampaikan Sudasman dalam rapat evaluasi yang dipimpin langsung Kades Bulumpare’e, H. Abdul Muin yang dihadiri seluruh Perangkat Desa, Kepala Dusun (Kadus), Ketua Rt dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Bulumpare’e yang dilaksanakan di Kantor Desa Bulumpare’e, Jumat 8 September 2017.

Peserta Rapat Evaluasi, Perangkat Desa Bulumpare Kec. Awangpone. Jumat, 8 September 2017.

Bahkan dalam rapat evaluasi itu, Sudasman mengusulkan agar perangkat desa yang malas berkantor diberikan sanksi berupa pengurangan tunjangan.

“Gaji adalah hak para honorarium dan tunjangan adalah hadiah bagi parah honorarium yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika tidak masuk kantor tanpa alasan maka harus ada sedikit sanksi untuk memberikan efek jera yakni pengurangan tunjangan,” ucap Sudasman memberikan masukan.

Usulan tersebut disambut baik H. Abdul Muin dan mewajibkan seluruh Perangkat Desa Bulumpare’e untuk berkantor tiap hari. Ditegasnya, Perangkat Desa yang tidak berkantor tanpa memberikan kabar atau tidak mendapat ijin dari Kades Bulumpare’e akan disanksi.

“Jangan sampai kita menghabiskan uang negara tapi tidak melayani masyarakat dengan baik, padahal tugas kita adalah melayani masyarakat. Perangkat Desa Bulumpare’e yang malas akan diberikan sanksi,” tegas H. Abdul Muin, Kades Bulumpare’e.

Menurutnya, tidak ada alasan perangkat desa yang diberikan gaji pokok sekira Rp750.000 perbulan dan bahkan mendapat tunjangan Rp250.000 perbulan untuk malas berkantor, apalagi waktu berkator kata dia hanya lima hari yakni Senin hingga Jumat.

“Honor guru honor guru yang tak seberapa, berasal dari kota atau desa lain, datang mengajar tiap hari di desa. Kenapa kita yang perangkat desa kantornya di desa sndiri, hari kantor hanya sampai Jumat, diberi gaji lumayan, serta tunjangan pula, kok malas masuk kantor,” ucap H. Abdul Muin memotifasi perangkat desanya.

(ahwal ahmad)